Selasa, 08 Mei 2012

Krisis Kemanusiaan di Haiti Pasca Pemilu Demokratis


BAB I

1.1 Pendahuluan

Haiti adalah salah satu negara di kawasan Amerika Latin yang merdeka pada tanggal 1 Januari 1804. Hingga saat ini Haiti masih diliputi ketakutan terhadap krisis yang terjadi secara terus-menerus. Dimulai dari krisis pangan, bencana alam hingga krisis kemanusiaan. Sepertinya Haiti tidak bisa melepaskan diri dari hal-hal tersebut. Meskipun Haiti telah lama merdeka, akan tetapi Haiti baru dapat menyelenggarakan pemilihan umum secara adil dan demokratis pada tahun 1990. Jean Bertrand Aristide adalah Presiden Haiti pertama yang terpilih melalui pemilihan umum presiden secara demokratis.

Meskipun telah menyelenggarakan pemilu yang adil dan demokratis, akan tetapi Haiti tetap saja masih berada dalam situasi krisis. Krisis terlihat semakin parah saat Aristide memerintah Haiti. Selain itu kekacauan yang diakibatkan oleh kelompok pemberontak yang menentang pemerintahan Aristide menambah daftar panjang dari krisis Haiti. Sebenarnya apa yang salah? Bukankah penyelenggaraan pemilu yang adil dan demokratis adalah tolak ukur dari sebuah negara demokrasi? Lantas apakah Haiti tidak cocok menggunakan konsep dari demokrasi?. Hal tersebut yang membuat penulis tertarik untuk menulis study case menganai “Krisis Kemanusiaan di Haiti Pasca Pemilu Demokratis”.

Adapun sumber referensi dari tulisan ini berasal dari jurnal yang ditulis oleh Robert M. Perito yang berjudul Haiti Hope For The Future yang diterbitkan oleh United States Institute of Peace. Selain itu penulis juga mengambil sumber referensi dari beberapa artikel surat kabar online serta berita dari televisi.




1.2 Tujuan Penulisan

Tujuan dari penulisan makalah ini adalah untuk mengetahui penyebab dari krisis di Haiti pasca penyelenggaraan pemilu demokratis di Haiti. Setelah mengetahui penyebab terjadinya krisis kemanusiaan di Haiti, penulis melakukan analisa terhadap faktor-faktor penyebab dari krisis tersebut. Selain itu penulis juga menyertakan profil dari Presiden Jean Bertrand Aristide yang merupakan presiden terpilih dalam pemilu secara adil dan demokratis.

1.3 Rumusan Masalah

“Sejauh mana perubahan yang terjadi di Haiti pasca penyelenggaraan pemilu demokratis dimana pemilu merupakan nilai ukur dari sebuah negara demokrasi serta bagaimana krisis kemanusiaan tersebut tidak kunjung berakhir.
BAB II

A.   Profil Jean Bertrand Aristide

Lahir di Port Salut pada 15 juli 1953. Ia merupakan seorang politikus Haiti dan bekas Pastor Gereja Khatolik Roma dari Ordo Salesian. Aristide adalah juru vokal dari masyarakat miskin dan terkucil. Ia memulai pendidikannya pada tahun 1966 di Cap-Haitien dan kembali ke Port au Prince pada tahun 1974 dan belajar psikologi di Universitas Negeri Haiti dan filsafat di Grand Seminaire Notre Dame, Aristide juga melanjutkan pendidikannya di Italia dan Israel.[1] Ia aktif dalam organisasi-organisasi gereja yang menentang rezim Jean Claude Duvalier. Aristide berperan sebagai penanggung jawab  di program radio milik Khatolik Roma yang mendesak agar terjadi perubahan di Haiti. Aristide berulang kali selamat dalam percobaan pembunuhan atas dirinya yang didalangi oleh rezim Duvalier pada tahun 1986 dan 1987. Pada tahun berikutnya Aristide dipecat oleh Ordo Salesian dengan tuduhan penghasutan sehingga menimbulkan kebencian dan kekerasan antar kelas.

Aristide mengumumkan pencalonan dirinya dalam pemilihan presiden Haiti setelah melakukan kampanye selama enam minggu. Akhirnya Aristide memenangkan pemilu dengan perolehan suara sebanyak 67%. Ia dilantik pada 7 februari 1991 dan menjadi presiden pertama yang terpilih dalam pemilu demokratis dan adil. Selama periode pemerintahannya, Aristide memulai program kerja pertamanya yaitu; peningkatan pendidikan, merombak sistem represif dan mengawasi penurunan terhadap pelanggaran HAM. Ia dilengserkan dari kedudukannya dalam kudeta yang terjadi pada 30 september 1991. Aristide diasingkan ke Venezuela dan selama masa pengasingannya ia mengumpulkan dukungan dari dunia internasional. Pada 15 oktober 1994 Aristide kembali ke Haiti dan meneruskan masa jabatannya hingga tahun 1996.

Pada pemilu tahun 2001 Aristide kembali mencalonkan diri dan dalam pemilu tersebut, radio oposisi mencatat hanya 10% dari pemilih yang mengikuti pemilu tersebut sedangkan dari para pengamat internasional melaporkan 60% pemilih yang berpartisipasi. Dalam pemilu ini Aristide memenangkan suara sebanyak 91,8% akan tetapi pemerintahan Aristide yang kedua ditandai dengan adanya kekacauan politik, penurunan ekonomi, meningkatnya tindakan kriminal serta gagalnya pemerintah dalam melakukan pelayanan publik.[2]

Februari 2004 prajurit sipil dan kelompok oposisi menguasai kota Gonaives yang merupakan kota terbesar di Haiti. Pada 29 februari 2004 Aristide meninggalkan Haiti bersama keluarganya  dengan menggunakan pesawat yang dikirim oleh Amerika Serikat menuju Afrika Tengah. Menurut artikel dari Washington Times yang terbit pada bulan april 2004, Aristide mengatakan bahwa Amerika Serikat dan Perancis bersekongkol untuk memaksa Aristide menyerahkan kedudukannya.[3]

Setahun setelah kepergian Aristide, para pejabat tinggi negara ditangkap dan dinyatakan bersalah terhadap tuduhan penjualan obat bius oleh Amerika Serikat. Selanjutnya pada pemilu tahun 2006 untuk menggantikan pemerintahan sementara Boniface Alexandre, Preval dinyatakan menang dalam pemilu tersebut.


B.   Krisis Kemanusiaan di Haiti

Reformasi sebagai konsep dari program yang dibawa oleh Aristide telah menjadi pemicu konflik antar kelompok pendukung dengan kelompok oposisi yang berakhir dengan bentrokan yang mengakibatkan puluhan orang tewas. Sebanyak 15.000 orang melakukan aksi demonstrasi untuk menentang pemerintahan Aristide sehingga mengakibatkan banyak korban jiwa dan sekitar 8000 penduduk yang memilih untuk keluar dan mengungsi dari daerah yang berkonflik seperti Kota Gonaives dan Grand Goave.

Menanggapi permintaan pengunduran dirinya oleh kelompok oposisi, Aristide menawarkan kerjasama dan negosiasi untuk berdamai dengan kelompok oposisi. Akan tetapi kelompok oposisi menolak dan terus melakukan penyerangan ke wilayah-wilayah Haiti yang dikuasai oleh pemerintah. Popularitasi Aristide menurun drastis menyusul pemberitaan tentang dirinya  terkait tindakan korupsi dan premanisme politik. Selain itu adanya saling tuding antar kelompok pendukung dengan kelompok pemberontak sebagai pelaku yang memulai penyerangan.

Gelombang kekerasan politik terus terjadi di Haiti disusul dengan laporan dari World Food Programme bahwa krisis kemanusiaan di Haiti sudah dalam taraf yang sangat parah dan perlu penanganan segera.[4] ICRC mulai memberikan bantuan berupa makanan dan obat-obatan ke Haiti akan tetapi terhambat karena krisis keamanan yang tidak stabil yang terjadi di Haiti. Kelompok pemberontak mulai menutup beberapa jalur lintas sehingga bantuan dari organisasi-organisasi dunia tidak dapt sampai kepada penduduk sipil di Haiti, akibatnya terjadi penipisan bahan makanan dan bahan bakar di Haiti. Aktivitas pemerintah juga telah lumpuh di beberapa wilayah yang telah diduduki oleh kelompok pemberontak. Di bagian Utara wilayah Haiti, kelompok pemberontak telah menutup instansi-instansi pemerintah di kota-kota yang telah dikuasainya. Tidak hanya itu, kelompok pemberontak juga menutup akses jalan masuk ke Haiti sehingga bantuan makanan dan obat-obatan dari ICRC dan WFP tidak dapat menjangkau penduduk korban dari krisis kemanusiaan.


C.   Faktor-Faktor Penyebab Krisis

Dari penjelasan diatas, penulis menarik beberapa faktor yang menyebabkan krisis di Haiti, diantaranya:

·         Hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Dalam kasus ini adalah Presiden Aristide yang diduga melakukan tindak pidana korupsi dan rezim otoriter seperti pemimpin Haiti sebelumnya yaitu Jean Claude Duvalier. Selain itu sejak Aristide diangkat menjadi Presiden Haiti tahun 2001 Haiti selalu dilanda krisis politik.

·         Adanya kelompok pemberontak yang mempunyai kekuatan yang besar dan dapat menggulingkan pemerintah. Terbukti dengan dikuasainya beberapa kota di Haiti seperti di Gonaive, Grand Goave, Lister dan Trou de Nord. Kelompok pemberontak juga memperpanjang krisis kemanusiaan di Haiti dengan memblokir segala bentuk bantuan bagi korban krisis dari organisasi-organisasi internasional.


·         Kemiskinan parah yang melanda Haiti. Haiti adalah negara termiskin dikawasan Amerika Latin dengan pendapatan berkapita $ 1.200. Sulitnya memperoleh makanan, pendidikan serta akses ekonomi membuat tingginya kriminalitas di Haiti
            Selanjutnya bagaimana kondisi Haiti saat ini ? tentu saja tidak banyak perubahan, baru-baru ini pejabat tinggi PBB urusan Hak-Hak Pengungsi Dalam Negeri, Walter Kaelin menyatakan keprihatinanya terhadap kondisi di Haiti[5]. Tenaga medis, air bersih, sanitasi dan pendidikan sulit didapatkan  oleh warga Haiti yang berada diluar kamp-kamp pengungsian karena memang hal tesebut hanya ada dikompleks pengungsian. Oleh karena itu, terjadi ketidak merataan dalam pembagian fasilitas umum di Haiti.

Lantas apakah warga Haiti yang mengungsi di kamp-kamp pengungsian lebih terjamin keamanannya jika dibandingkan dengan warga yang tetap berada dirumah ? tentu saja tidak, data dari PBB menunjukkan tingginya tingkat pemerkosaan dan kekerasan lainnya terhadap wanita dan anak-anak di kamp-kamp pengungsian tersebut, ditambah lagi gempa yang melanda Haiti beberapa waktu yang lalu menambah jumlah pengungsi Haiti di kamp-kamp pengungsian.
BAB III

Kesimpulan

Dari kasus krisis kemanusiaan yang terjadi di Haiti, penulis dapat menyimpulkan bahwa inti dari krisis kemanusiaan di Haiti pada dasarnya berawal dari krisis politik dan ekonomi. Berdasarkan faktor-faktor penyebab terjadinya krisis yang berkepanjangan di Haiti, penulis bisa melihat dengan jelas bahwa sebenarnya Haiti tidak akan begitu saja dapat melepaskan diri dari masalah tersebut. Meskipun telah menyelenggarakan pemilu yang adil dan demokratis, tetapi tetap saja pemerintah bertindak otoriter dan sewenang-wenang. Jadi, apakah demokrasi cocok untuk diterapkan di Haiti?. Menurut penulis sulit untuk menerapkan konsep demokrasi di negara yang berkonflik. Sejauh pengetahuan penulis, jika sebuah negara yang rawan akan konflik maka sistem pemerintahan yang tepat adalah sisitem pemerintahan otoriter, akan tetapi sistem otoriter tersebut harus berubah ketika keadaan dalam negara tersebut telah dalam kondisi yang kondusif dan mampu untuk menerima konsep demokrasi. Dan ada satu hal yang menarik menurut penulis yaitu tidak ada jaminan kondisi suatu negara akan lebih baik jika telah menyelenggarakan pemilu yang demokratis dan adil. Dan sebenarnya kondisi negara serta sumber daya manusianya yang menentukan negara akan lebih baik atau lebih buruk,
Reference

http://www.washingtontimes.com/news/2004/apr/6/20040406-124703-4585r/
Journal Haiti Hope For The Future by Robert M. Perito published by United States Institute of Peace



[2] Journal Haiti Hope For The Future by Robert M. Perito published by United States Institute of Peace
[3] http://www.washingtontimes.com/news/2004/apr/6/20040406-124703-4585r/  diakses pada 24 mei 2011

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar